Fintech yang Bocorkan Data Akan Kena Denda

2019-07-12 11:10:56

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengaku sepakat dengan pemerintah yang akan menerapkan denda kepada perusahaan yang membocorkan data pribadi pengguna. Pelaku usaha setuju jika denda diberikan dalam bentuk nominal, bukan persentase.

Dikutip dari cnnindonesia.com, Direktur Eksekutif untuk Kebijakan Publik Aftech Ajisatria Suleiman mengatakan denda berupa nominal akan lebih mudah diterapkan karena jumlahnya lebih pasti. Berbeda dengan sistem persentase yang mengharuskan perhitungan ulang.

"Kalau seperti di Eropa yang dipatok sekian persen dari pendapatan itu penerapannya sulit, kalau di Indonesia dipatok minimal dan maksimal berapa," terang Ajisatria, Jumat (5/7).

Pemerintah telah memasukkan poin denda kepada perusahaan yang menebar data pribadi pengguna dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Menurutnya, fintech yang membocorkan data pelanggan adalah mereka yang bergerak di bidang pinjam meminjam (fintech peer to peer lending). Namun, hal ini sudah menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Yang selama ini melanggar hanya fintech tertentu, yang memberikan utang jangka pendek. Tapi OJK sudah berikan sanksi," ucapnya.

Ia mengakui aturan mengenai industri fintech peer to peer lending terbilang lebih jelas dibandingkan dengan perusahaan lainnya. OJK sudah mengaturnya dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Secara terpisah, Direktur Pengendalian Informasi Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Riki Arif Gunawan mengatakan RUU mengenai perlindungan data pribadi ini masih diharmonisasikan dan meminta persetujuan tiap kementerian/lembaga (K/L).

Ia memastikan RUU itu akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini. Dengan demikian, hal tersebut juga akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Riki menyatakan jika RUU itu juga memasukkan poin penting selain denda, yakni pembentukan lembaga independen yang akan mengurus seluruh perusahaan teknologi yang menyimpan data pribadi penggunanya. Lembaga itu yang akan berwenang memberikan sanksi hingga denda kepada perusahaan yang nakal.

"Kalau dengan UU itu nanti ada lembaga khusus yang menegakkan kebocoran data pribadi. Kalau melihat kegentingannya ini penting. Di Indonesia butuh lembaga independen," tutur Riki.

Dengan demikian, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi akan lebih terintegrasi dalam satu lembaga. Berbeda dengan saat ini yang masih tersebar di berbagak K/L.

"Sehingga lebih mudah memeriksanya dab lebih mudah melindunginya," pungkas Riki.


Foto: wartaekonomi.co.id


Blog terkait

Unduh Sekarang Pinjam Segera
Unduh Sekarang Pinjam Segera